Soal Permintaan Starlink, Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah tidak Gegabah

ilustrasi(AFP)

ANGGOTA Komisi I DPR RI Nico Siahaan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak Starlink perusaahan milik Elon Musk untuk memenuhi berbagai kewajiban yang pernah mereka janjikan sebelumnya.

Hal tersebut dilontarkan Nico saat menanggapi rencana Starlink yang tengah berproses meminta penambahan kapasitas kepada Komdigi.

"Dibalik Starlink hentikan layanan internetnya kan mereka beralasan kapasitas jaringannya penuh dan perlu penambahan kapasitas jaringan. Komdigi saya kira perlu berhati-hati terkait permintaan tersebut karena selain dapat menimbulkan kecemburuan bagi industri Telco tanah air yang sudah berkontribusi banyak dalam membangun infrastruktur jaringan selama ini, permintaan tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban yang selama ini mereka janjikan," kata Nico dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/7).

Dibalik permintaan tersebut, Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.

"Yang kita tahu selama ini mereka (Starlink) berani umbar janji-janji manis ketika mau masuk ke Indonesia dulu. Penyediaan internet untuk daerah 3 T, puskemas, investasi Tesla dan lainnya. Tapi, faktanya janji-janji itu tak pernah terealisasi," sindirnya.

Nico juga menekankan soal pentingnya aspek kedaulatan digital dibalik kehadiran Starlink di Indonesia.

"Starlink kan tidak bisa dilakukan lawfull intercept karena tidak memiliki infrastruktur nasional. Jelas ini mengkhawatirkan utamanya terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia. Bagaimana Pemerintah dapat melakukan lawfull intercept terhadap Starlink, sementara mereka sendiri tidak punya infrastruktur. Pemerintah sebaiknya tidak gegabah dan melakukan berbagai aspek kajian secara komprehensif terlebih dahulu," tandasnya.

Selain itu, Nico juga meminta pemerintah lebih bersikap tegas atas janji investasi yang dijanjikan Starlink sebelumnya.

"Masa investasi cuma seadanya sudah bisa beroperasi, sementara industri Telco nilai investasinya triliunan, ini jelas tidak adil. Saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan persyaratan dan lebih berani menegakkan kedaulatan digital kita," pungkasnya. (P-4)